Menyambut Vaksin Covid-19

Januari 17, 2021

By admin

Comments

Simpang siur penyelenggaraan vaksinasi covid tengah menjalar di tengah-tengah masyarakat. Ada yang pro, ada pula yang kontra. MUI menyatakan vaksin Sinovac adalah halal dan suci, sementara BPOM menyatakan vaksin belum siap edar karena belum mendapatkan Emergency Use Authorization (UEA).

Pemda DKI melalui Perda No. 2 tahun 2020 mengancam warganya yang menolak divaksin dengan ancaman denda 5 juta. Ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut berlaku bagi warga DKI yang masuk dalam kategori mendapat vaksin tapi menolaknya. Sedangkan tak ada aturan di atasnya yang mengatur hal itu. Padahal ada kaidah dalam peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan yang dibuat di bawah tidak boleh bertentangan atau menyalahi peraturan di atasnya, lex superior derogat legi inferiori.

Jikapun ada, maka hal itu diatur dalam UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ( UU Wabah) yang kabarnya dijadikan dasar untuk melakukan program vaksinasi covid. Dalam undang-undang tersebut menyebutkan tentang upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Salah satu upaya penanggulangan penyebaran wabah penyakit menular adalah pencegahan dan pengebalan (Pasal 5 ayat (1) huruf c).

Pasal inilah yang akan dijadikan dasar untuk penyelenggaraan vaksin covid yang akan segera dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2021. Tentunya ada beberapa jenis upaya penanggulangan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, selain pencegahan dan pengebalan.

Sebenarnya pengebalan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini belum tentu berbentuk vaksin. Apalagi tidak ada batasan pengertian apakah yang dimaksud pengebalan dalam undang-undang ini adalah vaksin. Karena ada banyak pilihan yang bisa berguna untuk pengebalan imun seseorang.

Pengebalan daya tahan tubuh manusia selain vaksin ada banyak. Antara lain, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, olah raga teratur, seperti diuraikan pada makalah di yang dimuat https://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160226203450-255-113874/sembilan-cara-meningkatkan-sistem-kekebalan-tubuh

Ancaman pidana dalam undang-undang ini berlaku bagi orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan upaya penanggulangan wabah penyakit menular. Pasal 14 ayat (1) UU Wabah menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1 juta rupiah.

Masalahnya, jika seseorang menolak divaksinasi covid apakah ia termasuk dalam kategori melakukan perbuatan pidana menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah? Padahal ia bisa saja berargumentasi bahwa dengan menolak vaksin terhadap dirinya bukan berarti ia menghalang-halangi penanggulangan wabah.

Taruhlah yang dimaksud dengan pengebalan adalah vaksin, maka bukanlah ada banyak cara untuk mengebalkan daya tahan tubuh seseorang. Misalnya ia bisa didapatkan dengan cara lain selain vaksin, sebagaimana dimaksud dalam makalah di atas. Sedangkan vaksin adalah hanya salah satu dari banyak cara untuk mendapatkan imun atau kekebalan tubuh.

Menurut saya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UU Wabah, maka sepanjang seseorang tidak menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan tugasnya melakukan upaya penanggulangan wabah atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana berupa menghalang-halangi petugas melaksanakan tugasnya dalam upaya menanggulangi wabah, tidaklah termasuk dalam kategori perbuatan pidana (menghalang-halangi) upaya penanggulangan wabah.

Apalagi ada prinsip-prinsip informed consent, yang memberikan hak bagi pasien atau keluarganya (warga masyarakat) untuk bersedia atau tidak bersedia dilakukan tindakan medis (termasuk disuntik vaksin) setelah terhadapnya diberikan penjelasan mengenai diagnosis atau pronogsis, termasuk resiko-resiko yang akan ia alami jika dilakukan tindakan medis dari tenaga kesehatan.

Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)

Satu hal yang penting adalah kemungkinan adanya kejadian ikutan paska imunisasi (vaksin). Yakni suatu resiko atau akibat yang dialami seseorang yang disebabkan karena dilakukan tindakan vaksin atau imunisasi.

Pemerintah melalui Permenkes No. 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, telah mengantisipasi jika ada kejadian ikutan paska imunisasi. Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa “dalam rangka pemantauan dan penanggulangan KIPI, Menteri membentuk Komnas PP KIPI dan Gubernur membuat Komda PP KIPI.”

Begitu pula masyarakat harus aktif dalam membantu pemerintah dalam pemantauan dan penanggulangan KIPI. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Permenkes 12/2017 bahwa masyarakat yang mengetahui adanya dugaan kejadian KIPI, harus segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan imunisasi atau dinas kesehatan setempat.

Dalam ketentuan mengenai KIPI, disebutkan bahwa apabila terdapat kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI) yang dialami oleh seseorang, maka pemerintah bertanggung jawab dan menanggung seluruh biaya yang timbul akibat kejadian ikutan paska imunisasi atau vaksin.

 

Oleh: Slamet (Medico Legal Lawyer)

0 Comments

0 Komentar

Kirim Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *